.jpeg "banner 728x90")
Bima, Akurasinewsntb.com– Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) Nusa Tenggara Barat menggelar aksi unjuk rasa di jalan lintas Cabang Bolo, Senin (12/1/2026). Massa menuntut pengusutan tuntas dugaan gratifikasi penerbitan Surat Keputusan (SK) Tenaga Penunjang Utama (TPU) di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima periode 2019-2023.
Koordinator Lapangan, Rizki AR, dalam orasinya mengungkapkan bahwa praktik dugaan gratifikasi ini mulai terkuak setelah munculnya korban berinisial S, warga Desa Tawali, Kecamatan Wera. Korban mengaku telah menyetorkan uang hingga puluhan juta rupiah demi mendapatkan SK TPU yang dijanjikan, namun hingga kini SK tersebut tidak kunjung terbit.
“Persoalan ini mencuat setelah korban menceritakan kerugian materiil yang dialaminya. Kami mengantongi bukti transaksi yang tertuang dalam surat perjanjian antara korban dengan oknum calo berinisial S, seorang tenaga pendidik
di Kecamatan Soromandi,” tegas Rizki.
Rizki menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran lapangan, terdapat indikasi kuat keterlibatan oknum pejabat tinggi pada masa itu. Ia menyebut nama mantan Kepala Dinas Dikbudpora, Zunaidin MM, dan mantan Kepala BKD Kabupaten Bima, Agus Salim, diduga terlibat dalam pusaran kasus tersebut.
Senada dengan Rizki, orator lainnya, Abdian Rizal Pahlawan, menegaskan bahwa praktik “jual-beli” SK ini telah mencederai martabat pemerintah daerah.
“Kami mendesak Bupati Bima, Ady Mahyudi, untuk bersikap tegas. Panggil dan copot semua oknum pejabat yang terlibat. Praktik ini sangat melukai rasa keadilan dan merusak tagline ‘Bima Bermartabat’ yang selama ini diusung,” ujar Abdian.
Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa ini sempat menyebabkan kemacetan total di jalur lintas Cabang Bolo akibat pemblokadean jalan oleh massa aksi sebagai bentuk kekecewaan.
Personel Polsek Madapangga yang mengawal ketat jalannya demonstrasi melakukan negosiasi dengan massa. Aksi mereda setelah massa menuntut kehadiran mantan Kadis Dikbudpora untuk memberikan klarifikasi langsung. KAPAK NTB mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bima. (sya)
Komentar