.jpeg "banner 728x90")
Bali, Akurasinewsntb.com – Dalam upaya memperkuat peran strategis kelembagaan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bima, Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan TP PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu Se-Wilayah Indonesia Tengah, Kamis (22/10).
Pada kegiatan yang berlangsung di Bali Sunset Road, Kota Denpasar tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Bima didampingi oleh Sekretaris TP PKK Rahmawati SU, S.T., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Bappeda Kabupaten Bima.
Rangkaian acara dibuka secara resmi oleh Ketua Umum TP PKK Pusat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Pusat menekankan pentingnya konsolidasi dan optimalisasi tata kelola organisasi PKK serta Posyandu hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal ini dinilai krusial agar pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.
Selama kegiatan, para peserta menerima pembekalan materi strategis dari sejumlah narasumber tingkat nasional. Salah satunya dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memaparkan materi penguatan program pemenuhan gizi dan penanganan stunting berbasis keluarga.
Narasumber lainnya mencakup Direktur Jenderal Kawasan Perdesaan Kementerian Dalam Negeri yang mengulas integrasi program pemberdayaan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan, serta Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri yang memberikan arahan terkait skema dukungan penganggaran daerah untuk program PKK, Dekranasda, dan Posyandu.
Kegiatan rakor ini ditutup secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK, Ny. Selvi Gibran. Dalam arahannya, Ny. Selvi menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh jajaran daerah. Ia berharap sinergi antara PKK, Dekranasda, dan Posyandu terus diperkuat guna mendorong kemandirian ekonomi perajin lokal sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kehadiran lintas sektor dari Kabupaten Bima yang melibatkan unsur TP PKK, Bappeda, dan Dinas Perindag menjadi bukti komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan perencanaan pembangunan serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan di daerah. (red)
Komentar