.jpeg "banner 728x90")
Bima, Akurasinewsntb.com – Pemerintah Kabupaten Bima dipastikan meraih kucuran anggaran infrastruktur hingga ratusan miliar rupiah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Alokasi dana raksasa yang diperoleh dari Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR tersebut difokuskan untuk mengakselerasi pembangunan sektor-sektor vital. Di antaranya percepatan pembangunan jalan daerah, irigasi pertanian, sarana air minum, sanitasi, serta normalisasi sungai prioritas guna memperkuat sistem penanganan banjir.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT., menjelaskan bahwa dukungan alokasi anggaran terbesar bersumber dari program Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi.
”Pada tahap pertama ini, Kabupaten Bima melalui sistem SIPURI berhasil mengamankan alokasi anggaran sebesar Rp105,6 Miliar yang direalisasikan secara riil untuk menjawab kebutuhan mendesak para petani lokal,” ujar Taufik, Jumat (23/10).
Taufik memaparkan, cakupan anggaran irigasi tersebut diarahkan untuk
pembangunan 7 unit embung,
pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di 5 lokasi strategis,
pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 17 titik lokasi.
Mantan Kadis Perkim ini menambahkan, untuk usulan tahap kedua tahun 2026 saat ini tengah memasuki pembahasan intensif di tingkat pusat.
Pada aspek konektivitas wilayah, Kabupaten Bima juga berhasil meloloskan paket usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahap-1 Tahun 2026. Pembangunan jalan ruas SP.3 Nangapria – SP.3 Seranae dipastikan berjalan dengan alokasi pagu mencapai Rp25 Miliar.
Di sisi lain, Kementerian PUPR memberikan perhatian khusus pada penanganan kerawanan banjir di Kabupaten Bima melalui beberapa proyek reguler yang saat ini terus berjalan. Antara lain Normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 Miliar (dalam tahap pelaksanaan fisik), normalisasi Sungai Mpuri senilai Rp14 Miliar (dalam tahap pelaksanaan fisik), pengendalian Banjir Desa Pandai – Woha senilai Rp14 Miliar (proses tender) dan diproyeksikan berlanjut dengan anggaran lanjutan sebesar Rp50 Miliar pada tahun 2027.
Di tengah keterbatasan anggaran nasional yang menekan alokasi program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi 2027 menjadi Rp3 Miliar, Kabupaten Bima tetap dipercaya Pusat sebagai salah satu dari dua daerah penerima program tersebut di Provinsi NTB, bersama Kabupaten Lombok Utara.
Menindaklanjuti arahan PFID Kementerian PUPR, Pemkab Bima bergerak cepat melayangkan surat permohonan resmi kepada Menteri PUPR. Langkah proaktif ini diambil untuk memperjuangkan alokasi tambahan anggaran infrastruktur 2027 dengan melengkapi seluruh dokumen kriteria kesiapan teknis (Readiness Criteria).
Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen nyata Pemkab Bima dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat. (red)
Komentar