.jpeg "banner 728x90")
Mataram, Akurasinewsntb.com– Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB di Ruang Kerja Gubernur, Senin (19/1). Pertemuan ini membahas persiapan pengukuhan pimpinan baru serta sinkronisasi program pengawasan pembangunan di wilayah NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini menekankan pentingnya peran BPKP dalam mengawal tata kelola keuangan hingga ke level daerah. Ia mendorong BPKP untuk memperkuat pengawasan di tingkat kabupaten dan kota, khususnya terkait pemenuhan mandatory spending serta peningkatan kapasitas Inspektorat.
“Alhamdulillah, di tingkat provinsi mandatory spending untuk Inspektorat sudah terpenuhi dan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota. Saya titip agar BPKP mengawal hal ini di daerah agar fungsi pengawasan kita semakin kuat,” ujar Miq Iqbal.
Selain tata kelola umum, Miq Iqbal memberikan atensi khusus pada sektor lingkungan hidup dan pertambangan. Ia meminta BPKP mengawasi secara intensif Dinas LHK dan Dinas ESDM NTB guna memastikan tata kelola anggaran yang berkelanjutan dan pengawasan izin lingkungan yang ketat.
“Fokus pengawasan di LHK sangat penting untuk mitigasi bencana seperti banjir. Begitu juga di ESDM terkait perizinan, agar semuanya berjalan sesuai aturan demi keberlanjutan lingkungan kita,” jelasnya.
Gubernur juga meminta BPKP aktif mengawal program strategis nasional yang dilaksanakan di NTB, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pengembangan koperasi.
Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, melaporkan bahwa acara pengukuhan pimpinan BPKP NTB dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026, di Pendopo Gubernur. Pasca pengukuhan, pihaknya berencana melakukan road-show dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai Pemerintah Daerah di NTB.
“Kami berkomitmen bersama Kemendagri untuk fokus pada penguatan SDM, anggaran, dan kapasitas pengawasan. Kami adalah mitra utama Inspektorat dalam mengawal program nasional dan daerah,” kata Adrian.
Selain itu, Adrian mengungkapkan bahwa BPKP tengah melakukan audit awal di Bank NTB Syariah, khususnya terkait penyaluran pembiayaan atau kredit. Dari hasil pemetaan, terdapat 16 titik pembiayaan yang menjadi fokus.
“Insya Allah pada akhir Februari atau awal Maret, gambaran komprehensif dari risiko pembiayaan tersebut sudah bisa kita petakan secara jelas,” pungkasnya. (red)
Komentar