May Day 2026: Suara Buruh Menggema, HMI MPO Cabang Bima Desak Reformasi Ketenagakerjaan Lokal

BIMA, 1 Mei 2026 – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) kembali menjadi panggung perjuangan bagi ratusan ribu pekerja di seluruh Indonesia. Di tengah gelombang aspirasi nasional, Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI MPO Cabang Bima turut angkat bicara mengenai rapor merah kondisi ketenagakerjaan di wilayah Bima.

Dinamika Nasional dan Realitas Lokal

Aldi Bayu Prasindo, perwakilan PTKP HMI MPO Cabang Bima, menegaskan bahwa tuntutan buruh tahun ini sangat strategis—mulai dari reformasi regulasi, penolakan upah murah, hingga perlindungan masif terhadap ancaman PHK. Namun, Aldi mengingatkan bahwa Kabupaten dan Kota Bima memiliki tantangan spesifik yang tidak kalah krusial.

“Semangat ‘Bima Bermartabat’ harus diuji melalui bukti nyata kesejahteraan tenaga kerjanya, bukan sekadar jargon politik,” tegas Aldi.

Potret Buram Ketenagakerjaan di Bima

HMI MPO Cabang Bima menyoroti lima persoalan mendasar yang hingga kini masih menghantui masyarakat Bima:

1. Ledakan Pengangguran Muda: Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan baru dan pemuda.

2. Kelangkaan Sektor Formal: Minimnya ketersediaan lapangan kerja di sektor formal yang menjamin stabilitas.

3. Kesenjangan Geografis: Ketimpangan akses lapangan kerja yang tajam antara wilayah desa dan kota.

4. Kerentanan Sektor Informal: Rendahnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja informal.

5. Lemahnya Pengawasan: Kurangnya monitoring terhadap standar upah minimum dan kondisi kerja yang layak.

Menagih Substansi, Bukan Seremoni

Pemerintah Provinsi NTB telah menyatakan bahwa May Day 2026 harus menjadi ruang dialog substantif antara buruh, pemerintah, dan pengusaha. Menanggapi hal tersebut, HMI MPO Cabang Bima mendesak agar komitmen ini tidak berhenti di meja perundingan.

Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah Bima:

• Optimalisasi Potensi Lokal: Membuka lapangan kerja yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

• Standarisasi Upah: Menjamin penerapan upah layak yang sesuai dengan biaya hidup saat ini.

• Upskilling Pemuda: Masifkan pelatihan kerja dan sertifikasi keterampilan bagi generasi muda agar kompetitif.

• Kebijakan Transparan: Menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang transparan dan sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil.

Penutup: Alarm bagi Pemerintah

May Day bukan sekadar ritual tahunan. Jika di tingkat nasional buruh mampu menyuarakan 11 tuntutan besar, maka di Bima, energi yang sama harus dikonversi menjadi perubahan kebijakan yang nyata.

Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah penderitaan kaum pekerja. Sudah saatnya Bima berdiri tegak bersama buruh demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

“Hidup Buruh! Hidup Rakyat! Hidup Mahasiswa!”

Tulisan ini disusun berdasarkan aspirasi PTKP HMI MPO Cabang Bima dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026.