4 Desa di Woha Resmi Islah, Bupati Bima: Batas Wilayah Jangan Jadi Penghalang Persaudaraan

Berita196 Dilihat
banner 468x60

Bima, Akurasinewsntb.com – Empat desa di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima—yakni Desa Dadibou, Kalampa, Risa, dan Samili—resmi sepakat mengakhiri konflik lewat momentum silaturahmi dan islah yang digelar di Aula Kantor Bupati Bima, Sabtu (21/11).

​Di hadapan Wakil Danyon Brimob Polda NTB, Camat Woha Irfan, S.Sos., unsur Muspika, para kepala desa, ketua BPD, serta tokoh masyarakat dan pemuda dari keempat desa, Bupati Bima Ady Mahyudi mengajak seluruh warga menghentikan segala bentuk permusuhan, ancaman, intimidasi, maupun provokasi.

banner 336x280

​Menurut Bupati, perbedaan batas wilayah administratif antar-desa tidak seharusnya menjadi sekat yang merenggangkan hubungan persaudaraan. Ia pun menekankan bahwa menjaga keamanan dan kedamaian bukan semata beban pemerintah atau aparat keamanan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat.

​“Perbedaan batas wilayah desa tidak boleh menjadi penghalang hubungan persaudaraan antarmasyarakat. Keamanan dan perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Bupati Ady Mahyudi.

 

​Bupati juga mendorong peran aktif orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda sebagai pelopor perdamaian. Generasi muda diharapkan mampu menyalurkan energi dan potensinya ke arah kegiatan produktif serta pembangunan desa, agar kesepakatan islah ini tumbuh menjadi perdamaian permanen yang diwariskan ke generasi mendatang—bukan dendam atau permusuhan.

​Kabar untuk Petani: Pemkab Siapkan Ganti Rugi Saung

​Sementara itu, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan mengajak warga merawat kondusivitas daerah, terlebih saat ini mulai memasuki musim penghujan yang menjadi waktu penting bagi para petani memulai aktivitas pertanian.

​Sebagai bentuk dukungan agar warga dapat kembali bekerja dengan tenang, Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen memberikan ganti rugi atas saung milik warga yang rusak di areal persawahan. Proses penyelesaian administrasinya kini tengah berlangsung.

​Polisi Jaga Perbatasan, Pelanggar Kesepakatan Terancam Sanksi Hukum

​Di sisi lain, Kapolres Bima AKBP Muhamad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H. menegaskan kesiapan jajarannya mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-islah. Ia meminta seluruh pihak mensosialisasikan hasil kesepakatan damai kepada warga agar dipahami dan dijalankan secara konsisten.

​Kapolres mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum apabila di kemudian hari ditemukan pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian tersebut. Untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi gesekan lanjutan, Polres Bima akan menempatkan personel kepolisian di wilayah perbatasan Desa Kalampa dan Desa Dadibou.

​Warga juga diimbau menempuh mekanisme penyelesaian yang tepat jika muncul perselisihan, serta menghindari aksi pemblokiran jalan karena berdampak buruk bagi aktivitas masyarakat luas.

​Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan damai oleh para kepala desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat dari keempat desa tersebut. (red)

banner 336x280

Komentar