Bawa 14 Tuntutan, Aliansi Kemarahan Rakyat Bima Geruduk Kantor DPRD Kota dan Kabupaten

Berita371 Dilihat

Bima, Akurasinewsntb.com – Gelombang protes mendatangi gedung wakil rakyat di Bima. Gabungan organisasi mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Kemarahan Rakyat Bima menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor DPRD Kabupaten Bima dan DPRD Kota Bima pada Kamis (25/6/2026).

Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh mandeknya penyelesaian berbagai persoalan daerah yang dinilai luput dari perhatian serius pemerintah setempat. Aliansi yang motori oleh HMI MPO Cabang Bima, GMNI Kabupaten Bima, GMNI Kota Bima, dan SMI Cabang Bima ini membawa 14 tuntutan krusial yang merangkum keresahan mendasar masyarakat.

Koordinator Lapangan, Aldi Bayu Prasindo, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral kaum terpelajar demi membela hak-hak masyarakat yang terabaikan.

“Kami hadir sebagai representasi suara rakyat yang selama ini tersumbat. Empat belas tuntutan yang kami bawa adalah akumulasi dari berbagai masalah riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari sektor sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga buruknya pelayanan publik,” ujar Aldi di tengah massa aksi.

Dalam orasinya, massa mendesak pimpinan dan anggota DPRD, baik di tingkat Kota maupun Kabupaten Bima, untuk tidak tinggal diam. Mereka menuntut legislatif segera menggunakan hak dan fungsinya guna menekan pemerintah daerah agar lebih responsif dan konkret dalam mengeksekusi solusi.

Aksi ini dipastikan bukan sekadar seremoni atau gertakan sambal. Aldi menggarisbawahi bahwa Aliansi Kemarahan Rakyat Bima akan mengawal ketat setiap poin tuntutan tersebut hingga ada kejelasan hitam di atas putih dari pihak berwenang.

Sebagai langkah jangka panjang, aliansi berkomitmen untuk terus mengonsolidasikan kekuatan simpul-simpul rakyat di akar rumput sembari mengevaluasi sejauh mana respons dan itikad baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.

“Suara rakyat adalah amanah yang harus diperjuangkan. Ketika kepentingan masyarakat terus-menerus diabaikan, maka perlawanan melalui jalur konstitusional seperti ini adalah sebuah keniscayaan,” tegas Aldi menutup orasinya.

Aksi yang berjalan dinamis tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, sementara perwakilan massa masih berupaya melakukan audiensi mendalam dengan anggota dewan setempat. (red)