Bima, Akurasinewsntb.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) resmi menyatakan dukungannya terhadap agenda penyusunan peta jalan (roadmap) sekolah rusak. Langkah strategis ini diinisiasi bersama YAPPIKA ActionAid, YISA Ambalawi Mbojo, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Fathurahman, menegaskan bahwa kebijakan berbasis data sangat krusial dalam menentukan skala prioritas perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayahnya.
“Penyusunan roadmap sekolah itu memang sangat kita perlukan agar kebijakan yang diambil berbasis data yang valid. Melalui pemetaan ini, kita bisa tahu sekolah mana saja yang mendesak untuk ditangani berdasarkan skala prioritas,” ujar Fathurahman saat ditemui di Kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Selasa (23/6/2026).
Menurut Fathurahman, dokumen roadmap ini nantinya akan menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam memperjuangkan anggaran penanganan sekolah rusak. Terlebih lagi, sarana dan prasarana yang layak merupakan kunci utama dalam menciptakan iklim belajar yang aman, nyaman, dan memotivasi siswa.
Fathurahman mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan terbesar Pemkab Bima. Dengan jumlah satuan pendidikan yang sangat banyak, kemampuan daerah untuk melakukan perbaikan secara mandiri setiap tahunnya tidak lebih dari 20 persen.
“Mitra kerja seperti YISA Ambalawi dan YAPPIKA ActionAid sangat kami harapkan. Tanpa kolaborasi, sulit bagi kami memenuhi semua kebutuhan karena banyaknya sekolah. Butuh waktu lima tahun atau lebih untuk bisa menyentuh semuanya,” ungkap mantan Kepala Bidang Dikmen tersebut.
Tantangan ini kian berat setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Fathurahman membeberkan dinamika anggaran yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir yakni tahun 2024, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah rusak mencapai lebih dari Rp40 miliar, tahun 2025 sempat melonjak hingga Rp91 miliar dan
tahun 2026, akibat kebijakan pemotongan TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked merosot tajam menjadi hanya Rp9 miliar.
“Imbas pengurangan TKD ini membuat DAK sangat berkurang. Pemerintah pusat kini mengarahkan penanganan sekolah rusak melalui anggaran revitalisasi,” jelasnya.
Selain fokus pada pembenahan fisik sekolah, kerja sama dengan lembaga non-pemerintah terbukti membawa dampak positif pada sektor peningkatan mutu sumber daya manusia, khususnya literasi dan numerasi anak-anak di Kabupaten Bima.
Di tahun 2026 ini, Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima menargetkan capaian literasi dapat menembus angka di atas 60 persen (masuk ke level kuning), meningkat dari capaian tahun lalu yang berada di angka 59 persen.
“Diawali dari penguatan kepala sekolah, kita optimis. Insya Allah dengan adanya sinergi bersama YISA, YAPPIKA, dan INOVASI, kita bisa sama-sama bergerak menggenjot kenaikan rapor literasi, numerasi, hingga pendidikan karakter di Kabupaten Bima,” harap Fathurahman.
Dukungan serupa juga ditegaskan oleh Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy. Ia berharap kolaborasi antara YISA, YAPPIKA ActionAid, Dinas Dikbudpora, dan Bappeda Litbang ini dapat mempercepat lahirnya data tunggal yang valid mengenai kondisi sekolah di Kabupaten Bima demi pembangunan pendidikan yang lebih tepat sasaran. (red)
