Bima, Akurasinewsntb.com– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bima mendesak Bupati Bima untuk segera mengevaluasi total manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Desakan ini mencuat menyusul adanya dugaan kendala pelayanan kesehatan dan pembayaran obat BPJS yang berujung pada meninggalnya seorang bayi di Kabupaten Bima.
Kabid Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI MPO Cabang Bima, Aldi Bayu Prasindo, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi tanpa hambatan administratif apa pun.
“HMI MPO Cabang Bima menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya bayi tersebut. Kami menilai kejadian ini harus diusut secara transparan dan menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat kelalaian dalam sistem pelayanan kesehatan maupun kendala administrasi BPJS yang berdampak pada penanganan pasien,” ujar Aldi dalam keterangannya.
Aldi meminta Bupati Bima tidak menutup mata atas persoalan ini. Jika hasil investigasi membuktikan adanya kelalaian prosedur atau buruknya tata kelola pelayanan rumah sakit, maka Direktur RSUD Bima dinilai layak dicopot dari jabatannya.
“Evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Jika hasil investigasi menunjukkan adanya kelalaian atau ketidakmampuan dalam menjamin pelayanan kesehatan yang optimal, maka Direktur RSUD Bima harus bertanggung jawab dan dicopot,” tegasnya.
Guna menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat, HMI MPO Cabang Bima meminta pihak-pihak terkait untuk membuka fakta yang sebenarnya secara transparan. Diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, BPJS Kesehatan dan Manajemen RSUD Bima.
Selain itu, HMI MPO juga mendorong pembentukan tim independen untuk melakukan investigasi menyeluruh, mulai dari mekanisme pelayanan pasien BPJS, ketersediaan obat, prosedur rujukan, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh rumah sakit.
Di akhir pernyataannya, Aldi menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama di atas segala urusan birokrasi. HMI MPO Cabang Bima berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Kesehatan adalah hak rakyat. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat buruknya pelayanan dan lemahnya pengawasan dalam sistem kesehatan daerah,” pungkasnya. (rif)
