Lombok Utara, Akurasinewsntb.com– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merenovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Ini adalah kebutuhan dasar untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal saat meninjau langsung sejumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (08/01/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka. Ia menekankan bahwa penyediaan hunian yang layak dan sehat merupakan prioritas utama pemerintah provinsi.
Selain masalah rumah, Gubernur juga menyoroti kondisi fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum. Ia mencatat bahwa persoalan utama di lapangan bukan hanya ketersediaan fisik bangunan, melainkan kondisi perawatan yang sudah sangat tidak layak bagi warga.
Gubernur Iqbal juga menyempatkan diri menyapa para nelayan di pesisir Desa Malaka. Salah satu kendala utama yang dikeluhkan warga adalah birokrasi perolehan BBM solar. Para nelayan merasa kesulitan dengan sistem barcode yang prosesnya memakan waktu hingga satu pekan, sementara mereka harus melaut setiap hari.
“Alhamdulillah, pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga kehadiran seperti ini lebih sering dilakukan,” ujar Muhid, salah seorang nelayan setempat.
Di sela kunjungan, Gubernur juga membagikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita sebagai upaya memastikan program pemenuhan gizi anak di tingkat desa berjalan optimal.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Gubernur Iqbal menyoroti kontradiksi di wilayah pesisir yang kerap menjadi kantong kemiskinan di tengah pesatnya pembangunan pariwisata.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum merasakan manfaatnya secara maksimal,” jelasnya.
Melalui Program Desa Berdaya, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa dan dusun. Tenaga pendamping yang telah dilatih akan membantu mengidentifikasi masalah dasar, menyusun skala prioritas, serta menggali potensi lokal desa.
Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, memaparkan bahwa saat ini terdapat 362 jiwa dari 135 keluarga di desanya yang masuk kategori miskin ekstrem. Ia berharap sinergi program dari provinsi dapat segera membantu Desa Malaka keluar dari status tersebut.
Program Desa Berdaya diharapkan menjadi solusi komprehensif yang tidak hanya memperbaiki sektor perumahan dan sanitasi, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan. (red)
